ࡱ>     ` bjbj uB    4 hT  z .:::ER* $hr9NE99  ::PPP9X? <::P9PP\|[: rPrx"0 At8 tD[t[Dw6%7|P7d8w6w6w6^w6w6w6 9999                 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen; Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. 6. Satuan . . . Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Pemerintah adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2 Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 3 Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 4 . . . Pasal 4 Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 5 Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6 Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. BAB III PRINSIP PROFESIONALITAS Pasal 7 Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f. memperoleh . . . memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. BAB IV GURU Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 8 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 10 Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (2) Ketentuan . . . Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12 Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Pasal 13 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a. memperoleh . . . memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15 (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Guru . . . (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 16 Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 17 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 18 . . . Pasal 18 Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas Pasal 21 Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 22 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 23 Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. (2) Kurikulum . . . Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Bagian Keempat Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pasal 24 Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Pasal 25 Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 26 Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 27 Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan. (4) Pemindahan . . . Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 29 Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti. Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 30 Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena: meninggal dunia; mencapai batas usia pensiun; atas permintaan sendiri; sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena: melanggar sumpah dan janji jabatan; melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Pasal 31 Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Pasal 32 Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. (3) Pembinaan . . . Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pasal 33 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pasal 34 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 35 Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keenam . . . Bagian Keenam Penghargaan Pasal 36 Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 37 Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional. Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain. Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 38 Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketujuh . . . Bagian Ketujuh Perlindungan Pasal 39 Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Bagian Kedelapan Cuti Pasal 40 Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Bagian Kesembilan Organisasi Profesi dan Kode Etik Pasal 41 Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Pasal 42 Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: menetapkan dan menegakkan kode etik guru; memberikan bantuan hukum kepada guru; memberikan perlindungan profesi guru; melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan memajukan pendidikan nasional. Pasal 43 (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Pasal 44 Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.  Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru. Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3). BAB V DOSEN Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik Pasal 45 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46 Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. (4) Ketentuan . . . Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi. Pasal 47 (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 48 Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 49 Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. (2) Profesor . . . Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna. Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen. Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi. Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 51 (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh . . . memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 52 Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 53 Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. (3) Tunjangan . . . Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 54 Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 55 Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 56 Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 57 Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 58 Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Pasal 60 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. merencanakan . . . merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas Pasal 61 Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 62 Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat . . . Bagian Keempat Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pasal 63 Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pasal 64 Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 65 Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan. Pasal 66 Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 67 . . . Pasal 67 Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena: meninggal dunia; mencapai batas usia pensiun; atas permintaan sendiri; tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan. Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena: melanggar sumpah dan janji jabatan; melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun. Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun. Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Pasal 68 Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Pasal 69 Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pasal 70 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pasal 71 Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Pasal 72 . . . Pasal 72 Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Penghargaan Pasal 73 Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 74 Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau satuan pendidikan tinggi. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain. (4) Penghargaan . . . Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketujuh Perlindungan Pasal 75 Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. (6) Dalam . . . Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan. Bagian Kedelapan Cuti Pasal 76 Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VI SANKSI Pasal 77 Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: teguran; peringatan tertulis; penundaan pemberian hak guru; penurunan pangkat; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian tidak dengan hormat. Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. (4) Guru . . . Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi. Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri. Pasal 78 Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: teguran; peringatan tertulis; penundaan pemberian hak dosen; penurunan pangkat dan jabatan akademik; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian tidak dengan hormat. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri. Pasal 79 . . . Pasal 79 Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa: teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 80 Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini: guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. (2) Tunjangan . . . Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 81 Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 82 Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Pasal 83 Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini. Pasal 84 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM, ttd YUSRIL IHZA MAHENDRA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 157 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ABDUL WAHID PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN I. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut: mengangkat martabat guru dan dosen; menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen; meningkatkan kompetensi guru dan dosen; memajukan profesi serta karier guru dan dosen; meningkatkan mutu pembelajaran; meningkatkan mutu pendidikan nasional; mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi; mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi: penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi; pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas; penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan; penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen; peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional; peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional; penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional; dan peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 . . . Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g . . . huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas. huruf i Cukup jelas. huruf j Cukup jelas. huruf k Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja. Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . Ayat (3) Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 18 Ayat (1) Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 . . . Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 . . . Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan secara langsung adalah tanpa berjenjang. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f . . . huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja. Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmu yang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan/atau mempunyai nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati. Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khusus adalah alokasi anggaran dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yang mendalami ilmu langka tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 . . . Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 . . . Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4586     PAGE   - PAGE i - PAGE   16. Penghasilan . . . c. bertindak . . . (2) Pengangkatan . . . (2) Ketentuan . . . Bagian Kelima . . . kedudukan . . . Selain . . . II. PASAL DEMI PASAL . . . e. berakhirnya . . . Bagian Kesembilan . . . (2) Keanggotaan . . . 8OPrs >ANOQM*ξ}nbZQZEh %B*OJQJphh %OJQJS*h %OJQJh %OJQJmH sH h %5OJQJ\mH sH  h %5CJOJQJ\mH sH h %CJOJQJ^Jh %5OJQJ\]mH sH h]OJQJ^JhsOJQJ^Jh %h %OJQJmH sH h %OJQJ^JmH sH h %OJQJmHsHh %OJQJ^JmHsHh %OJQJ^J"8@OPrs$   <=>?@AN$a$ & F ^! ?^`? ?x^`?$a$$dha$uNOPQlmM Tpqx^q`x L`L Tx$a$MB"Rb2s+*5P\]Y$ & F pxa$gd] & F pqx^q`E O !!]!t!P"Z"##%!%1%@%A%K%M%ķl]Mh %0J#OJQJ^JmH sH h %5OJQJ\mH sH $h %5CJOJQJ\aJmH sH h %5CJOJQJ\mH sH h %h %B*OJQJ^Jphh %OJQJ^Jh %5OJQJ\h %5CJOJQJ\h %OJQJ^JmHsH"h %CJOJQJ^JaJmHsH&jh %OJQJUmHnHsH uh %OJQJE F N O ]!k!s!t!P"Q"Y"Z"###- 4- T$a$" & F qx^q " qx^qx##% %!%)%A%B%J%K%%%X&&&3'4'H'''M($ & F^`a$  & F^`  ^ ` & F p^p`x- 4M%%(L))) * *K**+++,,,...s/}/~/21R1佯wl]l]UlBw$h %5CJOJQJ\aJmHsHh %mH!sH!h %5CJOJQJ\aJh %5OJQJ\h %OJQJ^JmHsHh %h %5OJQJ\mHsHh %mH sH h %5OJQJ\mH sH h %OJQJ^JmH sH  h %5CJOJQJ\mH sH h %OJQJ^Jh %0J#OJQJ^Jh %OJQJ^JmHsHh %OJQJ^JmH sH M((()))* * **A*B*J*K****+++++- 4$a$x  & Fp^p`  & F^  ^ `+W,X,l,,,,,\--L.....s/t/}/~/- 4" & F qx^q`"$ & F:x^`:a$" & F:x^`:" & F qx^q`~/01121?1R1S1T1]1^111112R222 & F , ^, `gd %$ & F:^`:a$  & F:^`: & F p^p` !T" & F qx^q`gd %R1S1T1]1^1a12245566688!<,<> ?AA DDDDFF!Gt`Rh %OJQJ^JmH sH &jh %OJQJU^JmHnHuh %5CJOJQJ\aJh %5OJQJ\h %OJQJ^Jh %0J#OJQJ^Jh %OJQJ^JmH sH h %OJQJ^JmHsHh %OJQJ^JmH!sH!h %0J#OJQJ^JmH!sH!$h %5CJOJQJ\aJmH!sH!h %5OJQJ\mH!sH!2M3 4h444Y556 6667-8.8=88 " & Fp^p`"$ & Fqx^q`a$" & Fqx^q` & F p^p` & F + x^+ `gd % & F , ^, `gd %88889:;!<"<+<,< = >>>? ? ??@0A" & F qx^q`gd %$a$" & F qx^q`gd %" & F qx^q`gd %0AAAAACC D DDDUDDoEJFFFFFG% pq;x^q`; Tpqx^q`" & F qx^q`gd %" & F qx^q`gd %G!G"G+G,GDHHHHHI=J>JGJHJJJLL"$ & F:^`:a$" & F qx^q`gd %" & F qx^q`gd %" & F qx^q`gd %!G,GHH=JHJLLgLPPPPRRSTTTTXXA\K\\\\\]~pdP&jhsOJQJU^JmHnHuh %0J#OJQJ^Jh %OJQJ^JmHsHh %OJQJ^JmHsH*jh %OJQJU^JmHnHsH uh %5OJQJ\mH sH h %5OJQJ\mH!sH!h %OJQJ^JmH!sH!h %OJQJ^Jh %5OJQJ\h %OJQJ^JmH sH h %5OJQJ\mH sH LL#LJL\L]LfLgLMNOPPPPJQQRRRR" & F qx^q`gd % q^q`" & F qx^q`gd %R6SSSTTTTUvV W!W6W XX{"$ & F:x^`:a$" & F:x^`:" & F qx^q`gd %p^p`gds Tx^T` p^p` q^q`" & F qx^q`gd %XXXnYZZ[A\B\K\\\\\]]^] Tgds & F T ^ " & F p^p`gd %gds" & F qx^q`gd %p^p`gds q^q`\]]]^]]]^;^```IbJb}b~bcddcemeggiiii۷őoŝ۝`RDRhsOJQJ^JmH!sH!h %OJQJ^JmH!sH!h %5OJQJ\mH!sH!$h %5CJOJQJ\aJmH sH h %5OJQJ\mH sH h %OJQJmHsHh %5OJQJ\h %5CJOJQJ\aJh %OJQJ^JmH sH h %OJQJ^Jh %0J#OJQJ^Jh %OJQJ^JmHsHhsh %OJQJ^JhsOJQJ^J^]]^;^|^^Z__````jaj" & F qx^q`gd %p^p`gds p^p`" & F px^p`gd % & F  x^ gd % & F  ^ gd %" & F p^p`gd % & F T x^ ` jaIbJbXbsbtb}b~bbccddd" & F p^p`gd %"$ & FV^Va$" & F qx^q`gd % p^p` p^p` p^p` p^p`" & F qx^q`gd % ddcedemeJ"`øøêøêêêÀrÀêh %OJQJ^JmH sH h %OJQJ^JmH sH h %5CJOJQJ\h %5CJOJQJ\aJh %OJQJ^JmHsHh %5OJQJ\h %OJQJ^J*jh %OJQJU^JmHnHsH uh %OJQJ^JmH sH h %5OJQJ\mH sH )~ft" & F= p^p`gd %" & F= qx^q`gd % p^p` p^p` p^p`" & F< p^p`gd %" & F< qx^q`gd %fgpq]^_`oxy}5" & F? qx^q`gd %$p^p`a$" & F> p^p`gd %" & F> qx^q`gd % p^p`T^T p^p`5 !" " & FT^T" & F@ p^p`gd % p^p` p^p` p^p` p^p`" & F? p^p`gd %"OԻջ p^p` p^p` p^p` p^p`" & FA p^p`gd %"$ & F:x^`:a$" & F:x^`:" & FA qx^q`gd %hefgx}~ p^p` px^p` p^p` p^p`" & FB p^p`gd %"$ & F:x^`:a$" & F:x^`:" & FB qx^q`gd %^" & FD qx^q`gd % p^p` p^p` p^p` p^p`" & FC p^p`gd %" & FC qx^q`gd % p^p` #7Z~UVeg>tt" & FD qx^q`gd %"$ & F:x^`:a$" & F:x^`:" & FD px^p`gd % & FE  ^x^ `^gd % & FE  ^^ `^gd %" & FD p^p`gd % >?@IJ"+A`/0  & F^ & FG ^^ `^gd % " & FT^T" & FF p^p`gd % p^p` p^p`/K (4LXͿqqqZRDh %OJQJ^JmHsHh %mH!sH!,h %56B*CJOJQJ\mH!phsH!h %5OJQJ\mH!sH! h %5CJOJQJ\mH!sH!h %OJQJ^JmH!sH!h %5OJQJ\mH sH  h %5CJOJQJ\mH sH h %OJQJ^JmH sH h %OJQJ^Jh %5OJQJ\h %OJQJ^JmH sH h %0J#OJQJ^JmH sH 012AJKGHv p^p` & FI ^d^ `^gd % " & FTd^T" & FH pd^p`gd % p^p`$p^p`a$ p^p` ()*34b p$ & Fdx^`a$ & Fdx^` & FK r xdx^r `xgd %" & FJ pdx^p`gd % p^p` p^p` px^p` p^p` px^p` p^p` p^p`T^T p^p` p^p`$p^p`a$" & FJ p^p`gd %Z[LMNWXYZ[fgVd ^V $p^p`a$ p^p`T^T p^p` p^p` " & FT^T" & FL p^p`gd % *+HI^_()RSwxyz$,^,a$H^H,^,Sw !,^~%¾veUUUAU&jh %OJQJU^JmHnHuh %CJOJQJ^JmHsH h %5CJOJQJ\mHsHh %OJQJ^JaJmHsHh %OJQJ^JmHsHh %OJQJ^Jh %5CJOJQJ\aJ h %5CJOJQJ\mHsHh %h %CJOJQJ^JmHsH$h %5CJOJQJ\^JmHsHh %5CJOJQJ\h %OJQJ^JmHsHz !,1Sks $dha$ $dha$$a$$)zx])^za$ $*|]*^|a$~%It:;c^` & F TT8^8` T^%t:;<>LWX伨֒֒֒tg[h %OJQJmH sH h %OJQJS*mH!sH!h %OJQJmH!sH!h %OJQJS*h %6OJQJh %OJQJh %OJQJ^JmHsH&jh %OJQJU^JmHnHuh %CJOJQJ^JmHsHh %OJQJ^Jh %OJQJ^JmH sH h %OJQJ^JmHsHh %OJQJ^JmHsH"kq * 8 & 8& $ T T` & FM T8^8`gd % T^ &' * 88^8 * 8^ & 8^*8^8* TT^T* 8@ & 8'/#123BKUX & 8@^( T(T^T* 8 &$^a$ * 8^&^&*8^8 & 8^ -5BJX`+ 8Tpp^p`( pp^p` + Tp^p( T* 8 & 8@^ * 8@^-5BJX`nuvuk JMT    + 5 E O _ i      :9=ƸƸƸ쮸좗h %OJQJmH!sH!hsh %OJQJh %OJQJmH sH h %0J'OJQJh %OJQJ^JmH sH h %0J)OJQJh %OJQJ^JmHsHh %0J)OJQJmHsHh %OJQJh %OJQJmHsH3`nv * T@8^8 + 8TpT^T ( pT^T+ 8T( pp^p`+$ 8Tpqx^q`a$ Tpp^p`+ 8Tpp^p` ",PGP^guv * T8^8 & ^ ( T8^8 * T8^8(T^T* 8&^& ( T@^ $0 ( 8T@@^ 8T@@^ * 8T@@^ & 8T@@^( T  TT^T($ T8^8a$ * T8^8 ( T8^80=>GQZds}($ 8T@@^a$ ( 8T@@^ * 8T@@^ & 8T@@^ ( 8T@@T^T $23<JKTbclz{  8T@@^ * 8T@@^ & 8T@@^  "#,:;DRSbkyz&$ 8T@@^a$ * 8T@@^ & 8T@@^  #$-;<EST] * 8T@@^ & 8T@@^]klu` a j x y       P     *  ( 8T@@^ ( 8T@@T^T&$ 8T@@^a$ * 8T@@8^8 & 8T@@^ * 8T@@^* 4 C D M [ \ e o ~             +  + 8T@@^ + 8T@@p^p & 8T@@^ ( 8T@@^ * 8T@@^+ 5 E O _ i y z           ef ( 8T@@T^T & 8T@@^ * 8T@@^+$ 8T@@^a$ + 8T@@^ ( 8T@@^gh!+:;DRS\jkt~ & 8T@@^ ( 8T@@^ * 8T@@^ ( 8T@@T^T ./8FGPZ ( 8T@@T^T & 8T@@^ ( 8T@@^ * 8T@@^($ 8T@@^a$ )78AOPQRajx&$ 8T@@^a$ * 8T@@^ & 8T@@^xy  !"+9:C * 8T@@^ & 8T@@^CQR[ijs &$ 8T@@^a$ & 8T@@^ * 8T@@^  !+9:;<=tux{~$a$gd]&`#$ T$a$* * 8T@@^ & 8T@@^=stu%&67DE`auvºƪ…}}}}}}}}sl hshT+hT+OJQJ^JhT+OJQJj"hT+U!hZ0JCJOJQJmHnHuhT+0JCJOJQJjhT+0JCJOJQJUjhT+UhT+ hT+0JjhT+0JUh(hsh %mH sH h %OJQJmH!sH!hsh %OJQJmH sH *$a$gd %$a$gd] $ !$a$gd]$a$gd]$U&#$a$gd]%&67DE`avw Tgd'$gds$a$vwhsh %mH sH h %hT+OJQJmH!sH! h'$hT+hT+OJQJ^JmHsHhT+ ? 000&PP:p]/ N!"#$$ %8^ 9 000&PP/ N!"#$/ %  9000&PP/ N!& "#$ % "Dd l T  C 0Adgn tulisanR"/G\ں6pA!DF!/G\ں6pAJFIFLEAD Technologies Inc. V1.019'+2+$92.2@=9DV]VOOV~hзͷ=@@VKV]]LEAD Technologies Inc. V1.01  }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzw!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzO ?Ҡ ( ( ( ( ( ('h@ʐE-P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@PY=c(Fܠ@;y,z@\jt,) ;qzC~aphez0(Z( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (23@ va"(sc~Js:8#P&H ހ2z€%jp[(xĄ}=h@bé@lRcqʰh҆h4ފO(h ( ( ( ( ( ( ( ( (a P &=Wjxrrq@TUӥ!|6ݍP8$I3E \`"dQVdd\0ZEBq@Pm4hYhd(6SJGTT1:2s4(9P@P@P@P@P@P@P@P@P@WW-994u@m KɠIU PrɍҀS58䞤b$;729QT'@ ,;Hc }͞Ip~*eE<*k&]'€'V C@ @P@P@P@P@P@P@P@P@DΒ}Hc8 Y @ ASh2ϗ9Qh'@ m8 ҧ<`H0L,dV2& '~12PeCn +7?09GK PbaG~a s8B>2:Lx=T$ ( ( ( ( ( ( ( ($rft'ŹT4+8 qh9QBr%8;P2yAHaʀ嫀dEߌB(z Z('r.{hZ(r>B3@LD@#BH e{9$b'4xd@@!=進˿xgV]XrzV[|\-ۂn^=hT9@ n@ +J>DzPshJ( ( ( ( ( ( (1$˕nhܤg'8, w@'=OjD|Źhj(`Ah3"6='I$gq3rbfedPJ1|Dl P1~>cހ-P@u A67mcE".l2l=E.cHAo$h&=HM| ,)@Pr9B0[`W}ҿ݀p2}(329XPR3'@ ( ( ( ( ( ( $OhGPČ7h&%"qGҀq!߽ʀ$@ @VŴg-@`'@ MA'Pm0 C$/j9]O'Im'0=5( wԜݨS,UlPK cP8@* 'I`>b ( ( ( ( ( ( (H/Jnmpx#@(!p'րF8;%b<@ P@gH>c8~~!w4-!4R{}Hʹg@J6RP* uP@P@P@P@P@P@P@5:c01RFq~t[?)=>R^C@d`G]_̉[s@ $fF$ ( dr8s@ø_t~p=z{<&FcMK@P@P@P@P@P@P@P@vþ;P ?C@f 2\/a@ :xF1 ő1hj( (h>£,q@1)rXt @ +)(N'\~4HBAJ"!̡vO@P@P@P@P@P@P@P@P@ IUe\ZzJ%0x=EF0G?C@U9n#!Z#Pp4DI0Aq!HX~$,0{A+`@#-09$1b fi@ +Bd+#,sG0 1YXlè -h7ʸ$Ҁ$r(trG%P@P@P@P@P@P@P@P@B@7} cs@UT` H2XC@ۯc@P5|npE1DCRpCs@RK%cS@APnqmR ZTEA91@ @P@P@P@P@P@ gTf ='q.~T=>A4dH>=Y>ƀq-&FqhD z*{( ZBB Pdphhf dBݷ<#:0Qq@$ԟ@hP X0Pd7 s\Phh?E7("2 P joQ"$]Ҁ@2(h ( (.a$dnJ]@9HlcހL},Z]\phOC@[0L~\:n(Z?ON;EXb1ЩF1sB}(J~V}4>PPZ()c€ ;%)h>O:@0YGhjvf :@bet:jGR# TP`0E$9:A )8c=E279ǭ;xٹ\(+_:bp?(LxGC@@P@P@H#@P#?)8S2_ɠ8@8 (9ՙ߼(ЩK;F=q@ `ǰG9@vr~yX8_h-;9zFqhP@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@A-P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@"Dd l T  C 0Adgn tulisanR"/G\ں6pA!#F!/G\ں6pAJFIFLEAD Technologies Inc. V1.019'+2+$92.2@=9DV]VOOV~hзͷ=@@VKV]]LEAD Technologies Inc. V1.01  }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzw!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzO ?Ҡ ( ( ( ( ( ('h@ʐE-P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@PY=c(Fܠ@;y,z@\jt,) ;qzC~aphez0(Z( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (23@ va"(sc~Js:8#P&H ހ2z€%jp[(xĄ}=h@bé@lRcqʰh҆h4ފO(h ( ( ( ( ( ( ( ( (a P &=Wjxrrq@TUӥ!|6ݍP8$I3E \`"dQVdd\0ZEBq@Pm4hYhd(6SJGTT1:2s4(9P@P@P@P@P@P@P@P@P@WW-994u@m KɠIU PrɍҀS58䞤b$;729QT'@ ,;Hc }͞Ip~*eE<*k&]'€'V C@ @P@P@P@P@P@P@P@P@DΒ}Hc8 Y @ ASh2ϗ9Qh'@ m8 ҧ<`H0L,dV2& '~12PeCn +7?09GK PbaG~a s8B>2:Lx=T$ ( ( ( ( ( ( ( ($rft'ŹT4+8 qh9QBr%8;P2yAHaʀ嫀dEߌB(z Z('r.{hZ(r>B3@LD@#BH e{9$b'4xd@@!=進˿xgV]XrzV[|\-ۂn^=hT9@ n@ +J>DzPshJ( ( ( ( ( ( (1$˕nhܤg'8, w@'=OjD|Źhj(`Ah3"6='I$gq3rbfedPJ1|Dl P1~>cހ-P@u A67mcE".l2l=E.cHAo$h&=HM| ,)@Pr9B0[`W}ҿ݀p2}(329XPR3'@ ( ( ( ( ( ( $OhGPČ7h&%"qGҀq!߽ʀ$@ @VŴg-@`'@ MA'Pm0 C$/j9]O'Im'0=5( wԜݨS,UlPK cP8@* 'I`>b ( ( ( ( ( ( (H/Jnmpx#@(!p'րF8;%b<@ P@gH>c8~~!w4-!4R{}Hʹg@J6RP* uP@P@P@P@P@P@P@5:c01RFq~t[?)=>R^C@d`G]_̉[s@ $fF$ ( dr8s@ø_t~p=z{<&FcMK@P@P@P@P@P@P@P@vþ;P ?C@f 2\/a@ :xF1 ő1hj( (h>£,q@1)rXt @ +)(N'\~4HBAJ"!̡vO@P@P@P@P@P@P@P@P@ IUe\ZzJ%0x=EF0G?C@U9n#!Z#Pp4DI0Aq!HX~$,0{A+`@#-09$1b fi@ +Bd+#,sG0 1YXlè -h7ʸ$Ҁ$r(trG%P@P@P@P@P@P@P@P@B@7} cs@UT` H2XC@ۯc@P5|npE1DCRpCs@RK%cS@APnqmR ZTEA91@ @P@P@P@P@P@ gTf ='q.~T=>A4dH>=Y>ƀq-&FqhD z*{( ZBB Pdphhf dBݷ<#:0Qq@$ԟ@hP X0Pd7 s\Phh?E7("2 P joQ"$]Ҁ@2(h ( (.a$dnJ]@9HlcހL},Z]\phOC@[0L~\:n(Z?ON;EXb1ЩF1sB}(J~V}4>PPZ()c€ ;%)h>O:@0YGhjvf :@bet:jGR# TP`0E$9:A )8c=E279ǭ;xٹ\(+_:bp?(LxGC@@P@P@H#@P#?)8S2_ɠ8@8 (9ՙ߼(ЩK;F=q@ `ǰG9@vr~yX8_h-;9zFqhP@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@A-P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@P@/V@V Normal$ Ta$ CJOJQJ_HaJmH sH tH Z@Z  Heading 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ \@\  Heading 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJV@V  Heading 3$<@&5CJOJQJ\^JaJR@R Heading 4$@&5CJOJQJ\^JmHsHh@h Heading 5$$*|@&]*^|a$5CJOJQJ\^JmHsHDA@D Default Paragraph FontVi@V  Table Normal :V 44 la (k@(No List 6@6 Header T!6 @6 Footer T!.)@.  Page NumberZO"Z BAB $xa$-5CJOJQJ\]^J_HaJmHsHtH bO2b PASAL$hxa$-5CJOJQJ\]^J_HaJmHsHtH \OB\ BUTIR$ & Fxa$$CJOJQJ^J_HaJmHsHtH OR AYAT Char Char Char Char Char$ & Fa$ CJOJQJ_HaJmHsHtH |Oa| "AYAT Char Char Char Char Char Char CJOJQJ_HaJmHsHtH XOrX A=huruf$ & F-a$ CJOJQJ_HaJmH sH tH 8O8 AYAT a. & F TZOZ AYAT a. Char Char CJOJQJ_HaJmH sH tH \O\ BAGIAN$a$-5CJOJQJ\]^J_HaJmHsHtH 6@6 TOC 1  T5CJ>@> TOC 2 T^5CJ:@: TOC 3 T^CJ6U@6  Hyperlink >*B*ph:B@: Body TextxmH!sH!BOB  Char CJOJQJ_HaJmH!sH!tH `C@` Body Text Indent! ?^`? OJQJ^JRO"R AYAT"$ & FOa$ CJOJQJ_HaJmHsHtH TO1T AYAT Char Char CJOJQJ_HaJmHsHtH &OB& Judul$pORp A=huruf tanpa pasal%$ & Fa$ CJOJQJ_HaJmH sH tH hObh A=Penjelasan L1 &$a$$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH nOqn A=Penjelasan L1 Char Char$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH pOp A=Penjelasan L3($5x^5a$$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH dOd A=Penjelasan L3 Char$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH pOp A=Penjelasan L2*$x^a$$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH VOV A=Penjelasan L4+ 8V^V ^JmHsHLOL A=Penjelasan L4 Char ^JmHsHdR@d Body Text Indent 2- 4T^TOJQJ^JmHsHH@H E Balloon Text.CJOJQJ^JaJ+EZo #&)*+,+EZo !t  A |"8@OPrs$<=>?@ANOPQlmMB" R b  2 s+*5P\]YEFNO]kstPQYZ !)ABJKX34HM !!!" " ""A"B"J"K""""#####W$X$l$$$$$\%%L&&&&&s't'}'~'(1)2)?)R)S)T)])^)))))*R***M+ ,h,,,Y--. .../-0.0=00000123!4"4+4,4 5 6667 7 778099999;; < <<<U<<o=J>>>>>?!?"?+?,?D@@@@@A=B>BGBHBBBDDD#DJD\D]DfDgDEFGHHHHJIIJJJJ6KKKLLLLMvN O!O6O PPPPnQRRSATBTKTTTTT]U^UUV;V|VVZWWXXXXjYIZJZXZsZtZ}Z~ZZ[[\\\\c]d]m]<^^___j`*aaaaaaaaaZbbbblc&ddenfofxfffffffg!g.g/g8ggohijkkkkkkklHllmm$mEmFmOmmbnn oooooo#pJpppppBqqqqrrrmsCtttttttt u uuuv v)v*vvwJw}wwwxxxxdyyzzF{&|'|0|1|n||6}}}}}a~b~u~~WXabm,9:;HZ[deG\UƆdžІц]pqtu~ՏDՐ֐ߐ]^gh# ÖĖ͖Ζ XYoӗn.ҙәԙ [\ 8FGPQql#%OPYZ <Vң:;W ܧݧ~ftfgpq]^_`oxy}5 !"OԳճhǺefgx}~˻^ܼݼ޼#7Z~UVeg>?@IJ"+A`/012AJKGHv ()*34b Z[LMNWXYZ[fg *+HI^_()RSwxyz !,1Sks~%It:;ckq &'/#123BKUX -5BJX`nv ",PGP^guv $0=>GQZds} $23<JKTbclz{ "#,:;DRSbkyz  #$-;<EST]klu`ajxyP*4CDM[\eo~+5EO_iyzefgh  ! + : ; D R S \ j k t ~               . / 8 F G P Z                  ) 7 8 A O P Q R a j x y                    ! " + 9 : C Q R [ i j s                   !+9:;<=tux{~%&67DE`avw00000000000000!00 0000000000000000000000000000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 00000000O "0O "0000 "0 "0000-0000-0000-00000000 0- 0- 0- 0- 0- 000- 0- 0- 0- 00 00000000000-0000-0000 "0"0"0 "0000 "0 "0 "0 "0000-0000 "0 "00000000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0000"0"0"0"0"0000 "0 "0 "0 "0000 "0 "0 "00000 "0 "0 "0 "0000 "0 "0 "00000 %0 %0 %0 %0 %00000000 "0 "0000 "0 "0000 "0"0 "000000000 "0 "0 "0 "0000 "0 "0 "0000 "0 "000000 "0 "0 "0"0"0 "0 "000 "0 "0 "0 "0 "000 "0 0^) 0^) 0^) 0^)0 0^) "0 0U 0U 0U "0 "0 "0000 "0 "0000000 "0 "0"0 "0 "000000 "0 "0 "000! "0! "0! "00000000" "0" "000# "0# "0# "0# "0# "000-00000000000$ "0$ "0$ "0$ "0$ "00000000N "0N "0N "000000% "0% "0% "0% "0% "0000& %0& %0& %0& %0& %000"0"000P "0"0P "0P "0P "0P "000000000000000' "0' "0( 0( 0' "0"0' "00000) 0) 0) 000000* "0* "0* "0* "0000+ "0"0"0+ "0+ "0+ "0000, "0, "0, "0, "000000000R 0R 0R 000R 0R 0R 0R 0 0000. "0. "0"0000/ "0/ "0"0"0/ "0/ "00000 "00 "00 "00001 "01 "01 "01 "00002 "02 "00003 "03 "03 "000000004 "04 "00000Q %0%0%0Q %0Q %0Q %0Q %0Q %000000005 "0"05 "000006 "0"06 "000000000007 "07 "07 "07 "00008 "08 "00000000000009 "0: 0: 0: 0: 0: 009 "0; 0; 0; 09 "09 "09 "09 "0000< "0< "0000000= "0= "0= "0= "000000000> "0> "0> "0000000? "0? "0? "00000000@ "0"0@ "00000A "0A "0A "0"0"0A "0A "000000000B "0B "0B "0B "0B "0"0"0B "00000000C "0C "0C "00000000D "0D "0E 0E 0E 0E 0E 0E 0D "0"0"0D "0D "0D "00000F "0"0F "0G 0G 0G 0G 0G 0G 00F "0"0F "0"0F "0000000H "0"0H "0I 0I 0I 0I 0000000000J "0K 0K 000J "000000000000000L "0"0L "00000000000000000000000000000000000000800S0S0S0S0S0S0S0S0S0S0S0S0S0SH0S000!0!0!0!0!0!80!00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 00000$0$00&0&0*0&0&0*00*0*00&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0&0&0*0(0(0(0(0(0*0(0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0(0+0(0+0(0+0(0+0(0+00+0+0(0+0(0+0(0+0(0+0(0+0*0(0&0&0*0(0(0(0(0(0(0(0(0*0(0*0(0&0&0*0(0*0(0(0(0*00*0(0&0&0*00*0(0*0(0&0&0*0(0*0(0*0(0*0(0&0&0*0(0*0(0(0(0*0(0&0&0*0&0&0*0&0&0*000*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0&0*0(0(0*0(0*0(0*0(0&0&0*0&0&0*0(0*0(0*0(0*0(0&0&0*0(0+0(0+0(0+0(0+0(0+0+0+0(0+0(0+0*0(0&0&0*0(0(0(0(0(0(0(0(0*0(0*0(0&0&0*0&0&0*0&0&0*0(0*0(0(0(0*0(0*0(0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0(0(0*0(0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0&0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0&0*0&0&0*0&0&0*0&0&0*0*0*0*0*0000000000@0@0@0@0@0@000 0 0 0 0 0 0 0000@00@0@00000000000000000000000000 /:=AAAAAAAAAAAAAADM%R1!G\]iw ݯ%=vNM#M(+~/280AGLRX^]jadimotwz}ހ6tΞ Pҫ5">0 z'` 0]* + xC  $&/6D!!!8+-@t ,(  T  C  T  C  T  C  T  C  T   C   N # 3  N & 3   N ) 3   T * C  *  T + C  +  T , C  ,  B S  ?<HTmr~;KE%gt!1E%MtPfD%t*5& t+Pq&t,q& t$t D%-t#P6D%Rt&l7 D%S t)d$t _Toc119747170 _Toc119747787 _Toc120417829 _Toc121558311 _Toc121560253 _Toc115778624 _Toc115778782 _Toc115778869 _Toc115778979 _Toc119747171 _Toc119747788 _Toc120417830 _Toc121558312 _Toc121560254 _Toc115778625 _Toc115778783 _Toc115778870 _Toc115778980 _Toc119747172 _Toc119747789 _Toc120417831 _Toc121558313 _Toc121560255 _Toc119747173 _Toc119747790 _Toc120417832 _Toc121558314 _Toc121560256 _Toc115778627 _Toc115778785 _Toc115778872 _Toc115778982 _Toc119747174 _Toc119747791 _Toc120417833 _Toc121558315 _Toc121560257 _Toc115778628 _Toc115778786 _Toc115778873 _Toc115778983 _Toc119747175 _Toc119747792 _Toc120417834 _Toc121558316 _Toc121560258 _Toc119747176 _Toc119747793 _Toc120417835 _Toc121558317 _Toc121560259 _Toc115778629 _Toc115778787 _Toc115778874 _Toc115778984 _Toc119747177 _Toc119747794 _Toc120417836 _Toc121558318 _Toc121560260 _Toc119747178 _Toc119747795 _Toc120417837 _Toc121558319 _Toc121560261 _Toc115778630 _Toc115778788 _Toc115778875 _Toc115778985 _Toc119747179 _Toc119747796 _Toc120417838 _Toc121558320 _Toc121560262 _Toc115778631 _Toc115778789 _Toc115778876 _Toc115778986 _Toc119747180 _Toc119747797 _Toc120417839 _Toc121558321 _Toc121560263 _Toc115778632 _Toc115778790 _Toc115778877 _Toc115778987 _Toc119747181 _Toc119747798 _Toc120417840 _Toc121558322 _Toc121560264 _Toc115778633 _Toc115778791 _Toc115778878 _Toc115778988 _Toc119747182 _Toc119747799 _Toc120417841 _Toc121558323 _Toc121560265 _Toc119747183 _Toc119747800 _Toc120417842 _Toc121558324 _Toc121560266 _Toc119747801 _Toc120417843 _Toc121558325 _Toc121560267 _Toc119747184 _Toc119747802 _Toc120417844 _Toc121558326 _Toc121560268 _Toc119747185 _Toc119747803 _Toc120417845 _Toc121558327 _Toc121560269 _Toc115778636 _Toc115778794 _Toc115778881 _Toc115778991 _Toc119747186 _Toc119747804 _Toc120417846 _Toc121558328 _Toc121560270 _Toc121558329 _Toc121560271 _Toc121558330 _Toc121560272 _Toc121558331 _Toc121560273 _Toc115778639 _Toc115778797 _Toc115778884 _Toc115778994 _Toc119747188 _Toc119747806 _Toc120417848 _Toc121558332 _Toc121560274 _Toc121558333 _Toc121560275 _Toc115778642 _Toc115778800 _Toc115778887 _Toc115778997 _Toc119747191 _Toc119747809 _Toc119747189 _Toc119747807 _Toc120417849 _Toc121558334 _Toc121560276 _Toc119747190 _Toc119747808 _Toc120417850 _Toc121558335 _Toc121560277 _Toc120417851 _Toc121558336 _Toc121560278 _Toc115778643 _Toc115778801 _Toc115778888 _Toc115778998 _Toc119747192 _Toc119747810 _Toc120417852 _Toc121558337 _Toc121560279 _Toc119747194 _Toc119747812 _Toc120417854 _Toc121558338 _Toc121560280 _Toc119747195 _Toc119747813 _Toc120417855 _Toc121558339 _Toc121560281 _Toc119747193 _Toc119747811 _Toc120417853 _Toc121558340 _Toc121560282 _Toc121558341 _Toc121560283 _Toc121558342 _Toc121560284 _Toc120417856 _Toc121558343 _Toc121560285 _Toc119747197 _Toc119747815 _Toc120417857 _Toc121558344 _Toc121560286 _Toc115778646 _Toc115778804 _Toc115778891 _Toc115779001 _Toc115778651 _Toc115778809 _Toc115778896 _Toc115779006 _Toc119747198 _Toc119747816 _Toc120417858 _Toc121558345 _Toc121560287 _Toc121558346 _Toc121560288 _Toc121558347 _Toc121560289 _Toc119747199 _Toc119747817 _Toc120417859 _Toc121558348 _Toc121560290 _Toc119747200 _Toc119747818 _Toc120417860 _Toc121558349 _Toc121560291 _Toc115778655 _Toc115778813 _Toc115778900 _Toc115779010 _Toc119747201 _Toc119747819 _Toc120417861 _Toc121558350 _Toc121560292 _Toc115778656 _Toc115778814 _Toc115778901 _Toc115779011 _Toc119747202 _Toc119747820 _Toc120417862 _Toc121558351 _Toc121560293 _Toc115778657 _Toc115778815 _Toc115778902 _Toc115779012 _Toc119747203 _Toc119747821 _Toc120417863 _Toc121558352 _Toc121560294 _Toc115778658 _Toc115778816 _Toc115778903 _Toc115779013 _Toc119747204 _Toc119747822 _Toc120417864 _Toc121558353 _Toc121560295 _Toc115778659 _Toc115778817 _Toc115778904 _Toc115779014 _Toc119747205 _Toc119747823 _Toc120417865 _Toc121558354 _Toc121560296 _Toc115778660 _Toc115778818 _Toc115778905 _Toc115779015 _Toc119747206 _Toc119747824 _Toc120417866 _Toc121558355 _Toc121560297 _Toc115778661 _Toc115778819 _Toc115778906 _Toc115779016 _Toc119747207 _Toc119747825 _Toc120417867 _Toc121558356 _Toc121560298 _Toc115778662 _Toc115778820 _Toc115778907 _Toc115779017 _Toc119747208 _Toc119747826 _Toc120417868 _Toc121558357 _Toc121560299 _Toc119747209 _Toc119747827 _Toc120417869 _Toc121558358 _Toc121560300 _Toc119747210 _Toc119747828 _Toc120417870 _Toc121558359 _Toc121560301 _Toc115778665 _Toc115778823 _Toc115778910 _Toc115779020 _Toc119747211 _Toc119747829 _Toc120417871 _Toc121558360 _Toc121560302 _Toc115778666 _Toc115778824 _Toc115778911 _Toc115779021 _Toc119747212 _Toc119747830 _Toc120417872 _Toc121558361 _Toc121560303 _Toc115778667 _Toc115778825 _Toc115778912 _Toc115779022 _Toc119747213 _Toc119747831 _Toc120417873 _Toc121558362 _Toc121560304 _Toc115778668 _Toc115778826 _Toc115778913 _Toc115779023 _Toc119747214 _Toc119747832 _Toc120417874 _Toc121558363 _Toc121560305 _Toc119747217 _Toc119747835 _Toc120417877 _Toc121558364 _Toc121560306 _Toc119747218 _Toc119747836 _Toc120417878 _Toc121558365 _Toc121560307 _Toc115778673 _Toc115778831 _Toc115778918 _Toc115779028 _Toc119747219 _Toc119747837 _Toc120417879 _Toc121558366 _Toc121560308 _Toc121558367 _Toc121560309 _Toc119747220 _Toc119747838 _Toc120417880 _Toc121558368 _Toc121560310 _Toc115777410 _Toc119747221 _Toc119747839 _Toc120417881 _Toc121558369 _Toc121560311 _Toc119747222 _Toc119747840 _Toc120417882 _Toc121558370 _Toc121560312 _Toc115778676 _Toc115778834 _Toc115778921 _Toc115779031 _Toc119747223 _Toc119747841 _Toc120417883 _Toc121558371 _Toc121560313 _Toc119747224 _Toc119747842 _Toc120417884 _Toc121558372 _Toc121560314 _Toc121558373 _Toc121560315 _Toc121558374 _Toc121560316 _Toc121558375 _Toc121560317 _Toc119747225 _Toc119747843 _Toc120417885 _Toc121558376 _Toc121560318 _Toc115778680 _Toc115778838 _Toc115778925 _Toc115779035 _Toc119747226 _Toc119747844 _Toc120417886 _Toc121558377 _Toc121560319 _Toc115778681 _Toc115778839 _Toc115778926 _Toc115779036 _Toc119747227 _Toc119747845 _Toc120417887 _Toc121558378 _Toc121560320 _Toc115778682 _Toc115778840 _Toc115778927 _Toc115779037 _Toc119747228 _Toc119747846 _Toc120417888 _Toc121558379 _Toc121560321 _Toc115778683 _Toc115778841 _Toc115778928 _Toc115779038 _Toc119747229 _Toc119747847 _Toc120417889 _Toc121558380 _Toc121560322 _Toc119747230 _Toc119747848 _Toc120417890 _Toc121558381 _Toc121560323 _Toc119747231 _Toc119747849 _Toc120417891 _Toc121558382 _Toc121560324 _Toc119747232 _Toc119747850 _Toc120417892 _Toc121558383 _Toc121560325 _Toc119747233 _Toc119747851 _Toc120417893 _Toc121558384 _Toc121560326 _Toc119747234 _Toc119747852 _Toc120417894 _Toc121558385 _Toc121560327 _Toc115778638 _Toc115778796 _Toc115778883 _Toc115778993 _Toc119747235 _Toc119747853 _Toc120417895 _Toc121558386 _Toc121560328 _Toc120417896 _Toc121558387 _Toc121560329 _Toc121558388 _Toc121560330 _Toc121558389 _Toc121560331 _Toc119747236 _Toc119747854 _Toc120417897 _Toc121558390 _Toc121560332 _Toc119747237 _Toc119747855 _Toc120417898 _Toc121558391 _Toc121560333 _Toc119747238 _Toc119747856 _Toc120417899 _Toc121558392 _Toc121560334 _Toc119747239 _Toc119747857 _Toc120417900 _Toc121558393 _Toc121560335 _Toc119747240 _Toc120417901 _Toc121558394 _Toc121560336 _Toc119747858 _Toc120417902 _Toc121558395 _Toc121560337 _Toc121558396 _Toc121560338 _Toc121558397 _Toc121560339 _Toc121558398 _Toc121560340 _Toc121558399 _Toc121560341 _Toc121558400 _Toc121560342 _Toc119747241 _Toc119747859 _Toc120417904 _Toc121558401 _Toc121560343 _Toc119747243 _Toc119747861 _Toc120417905 _Toc120417903 _Toc121558402 _Toc121560344 _Toc119747244 _Toc119747862 _Toc120417906 _Toc121558403 _Toc121560345 _Toc119747245 _Toc119747863 _Toc120417907 _Toc121558404 _Toc121560346 _Toc119747246 _Toc119747864 _Toc120417908 _Toc121558405 _Toc121560347 _Toc119747247 _Toc119747865 _Toc121558406 _Toc121560348 _Toc119747248 _Toc119747866 _Toc120417909 _Toc121558407 _Toc121560349 _Toc119747249 _Toc119747867 _Toc120417910 _Toc121558408 _Toc121560350 _Toc119747250 _Toc119747868 _Toc120417911 _Toc121558409 _Toc121560351 _Toc119747251 _Toc119747869 _Toc120417912 _Toc121558410 _Toc121560352 _Toc119747252 _Toc119747870 _Toc120417913 _Toc121558411 _Toc121560353 _Toc119747253 _Toc119747871 _Toc120417914 _Toc121558412 _Toc121560354 _Toc119747255 _Toc119747873 _Toc120417915 _Toc121558413 _Toc121560355 _Toc119747256 _Toc119747874 _Toc120417916 _Toc121558414 _Toc121560356 _Toc119747257 _Toc119747875 _Toc120417917 _Toc121558415 _Toc121560357 _Toc119747258 _Toc119747876 _Toc120417918 _Toc121558416 _Toc121560358 _Toc119747259 _Toc119747877 _Toc120417919 _Toc121558417 _Toc121560359 _Toc119747260 _Toc119747878 _Toc120417920 _Toc121558418 _Toc121560360 _Toc119747261 _Toc119747879 _Toc120417921 _Toc121558419 _Toc121560361 _Toc119747262 _Toc119747880 _Toc120417922 _Toc121558420 _Toc121560362 _Toc119747263 _Toc119747881 _Toc119747265 _Toc119747883 _Toc120417924 _Toc121558421 _Toc121560363 _Toc119747266 _Toc119747884 _Toc120417925 _Toc121558422 _Toc121560364 _Toc119747267 _Toc119747885 _Toc120417926 _Toc121558423 _Toc121560365 _Toc121558424 _Toc121560366 _Toc119747268 _Toc119747886 _Toc120417927 _Toc121558425 _Toc121560367 _Toc119747269 _Toc119747887 _Toc120417928 _Toc121558426 _Toc121560368 _Toc119747270 _Toc119747888 _Toc120417929 _Toc121558427 _Toc121560369 _Toc119747271 _Toc119747889 _Toc120417930 _Toc121558428 _Toc121560370 _Toc119747275 _Toc119747894 _Toc120417931 _Toc121558429 _Toc121560371 _Toc120417932 _Toc121558430 _Toc121560372 _Toc119747276 _Toc119747895 _Toc120417933 _Toc121558431 _Toc121560373 _Toc119747277 _Toc119747896 _Toc120417934 _Toc121558432 _Toc121560374 _Toc115778686 _Toc115778844 _Toc115778931 _Toc115779041 _Toc119747278 _Toc119747897 _Toc120417935 _Toc121558433 _Toc121560375 _Toc121558434 _Toc121560376 _Toc115778687 _Toc115778845 _Toc115778932 _Toc115779042 _Toc119747279 _Toc119747898 _Toc120417936 _Toc121558435 _Toc121560377 _Toc119747280 _Toc119747899 _Toc120417937 _Toc121558436 _Toc121560378 _Toc119747281 _Toc119747900 _Toc120417938 _Toc121558437 _Toc121560379 _Toc115778690 _Toc115778848 _Toc115778935 _Toc115779045 _Toc119747282 _Toc119747901 _Toc120417939 _Toc121558438 _Toc121560380 _Toc119747283 _Toc119747902 _Toc120417940 _Toc121558439 _Toc121560381 _Toc119747284 _Toc119747903 _Toc120417941 _Toc121558440 _Toc121560382 _Toc119747285 _Toc119747904 _Toc120417942 _Toc121558441 _Toc121560383 _Toc115778693 _Toc115778851 _Toc115778938 _Toc115779048 _Toc119747286 _Toc119747905 _Toc120417943 _Toc121558442 _Toc121560384 _Toc121558443 _Toc121560385 _Toc115778694 _Toc115778852 _Toc115778939 _Toc115779049 _Toc119747287 _Toc119747906 _Toc120417944 _Toc121558444 _Toc121560386 _Toc112482829_PictureBulletsEEEEE]]]]]]]]]PPPPP!!!!!((((((())AAAAAAAAA!!!!!"""" " " " " """"""A"A"A"A"A"A"A"A"A"""##$$&&&&&&&&&s's'2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)?)?)?)?)?)R)R)R).........00000!4!4!4!4!46666699 < <>>>?????!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?@@=B=BDDDDD#D#D#D#D#D\D\D\D\D\D\D\D\D\DHHHHHHHHHJJJJJJJJJKKKKKKKKKLLLLLLLLLPPPPPPPPPATATATATATATATATATXXXXXXXXXJZJZJZJZJZXZXZXZXZXZsZsZsZsZsZsZsZsZsZ\\\\\\\\\c]c]c]c]c]c]c]c]c]_________aaaaaaaaaaaaaaaaaaabbmfmfmfnfnfxffffgg!g!g!g!g!g.g.g.g.g.g.g.g.g.gkkkkkkkkkmm$m$m$m$m$mEmEmEmEmEmEmEmEmEmooooooooopppppppppqqqqqqqqqtttttttttttttttttttt u u u u uvvvvvvvvvxxx&|&|}}WWWWW999;;HHHHHZZZZZeƆƆƆttՐՐ]]ÖÖҙҙҙԙԙ FFFFFOOOOOܧܧܧܧܧffffftttttfffff]]]]]yy gggggxxxxx}}}޼޼޼޼޼>>///////// (((((((((LL!t  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdiefghjklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$'(%&)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~MMMMMqqqqrrrrrXXXXX(((((((((0000001@@HHHHIIIII""""""""""""""@"@"@"@"@"H"H"H"H"I"I"I"I"I"""##$$&&&&&&&&&|'|'>)>)>)>)>)P)P)Q)Q)Q)Z)Z)Z)Z)[)[)[)\)\).........00000*4*4777 7 799<<<<<??? ? ? ? ? ?(?(?(?(?(?(?(?*?*?@@=B=B=B=BFBFB!D!D"D"D"D[D[D[D[D[DcDcDcDcDcDcDcDeDeDHHHHHHHHHJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPHTHTHTHTHTHTHTJTJTXXXXXXXXXWZWZWZWZWZrZrZrZrZrZzZzZzZzZzZzZzZ|Z|Z\\\\\\\\\j]j]j]j]j]j]j]l]l]_________aaaaaaaaaaaaaaaaaaabbvfvfvfwfwff g g g g g-g-g-g-g-g5g5g5g5g6g6g6g7g7gkkkkll#m#m#m#m#mDmDmDmDmDmLmLmLmLmLmLmLmNmNmooooooooopppppppppqqqqqqqqqttttttttttttttttt u u uuuuuu&v&v&v&v&v&v&v(v(vxx-|/|/|}}^^^``GGGGGYYYYYaaacc͆φφц}}ސސffÖʖʖʖ̖̖ EEEEEMMMOO ""VVVXXsssssmmmoouuuww  wwwww|||||HHGGGGGGGII'''''00022VV+t H  H|H !Hܯ!H HH !H|!H H !H !HL!yy++II   !!44RR V *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/_ *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/ i 8OPrs$%BD%*/4?DHUV[ckv{  #.3AGQWXcdk$1;CRXYabmuz{!"'-78@BGHNOWXchow|}     ' , - 1 2 : @ K L S T \ ] c d k l v w       $ % 0 1 : @ J K S U ^ ` d e n t | }       ( ) 3 4 8 9 > ? I U [ b h i s t z {      " # ( ) 0 1 7 8 B C K L R X \ ] b j w x       / 2 ; < D E J K O P ] ^ c d j k v w   #$./34:;EFLT]^ps~ )+56<=HITVbhpv{|  #(*EFNOekstPQYZ!@BJK34 L!N!!! " """@"B"I"K""""#####V$Y$k$l$$$$$&&&&s't'}'~'1)2)R)T)])^)))))))--. ...h.i.h/i///,0/070>00000!4"4+4,46677 7 79999 < <<<<<>>>>>?!?"?+?,?@@@@=B>BGBHBBBDD\D]DfDgDGGHHHHIIJIJJJJKKKKLLO"O0O6OPPRRATBTKTOTPTUTVTcT~TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUU U UUUUU$U%U+U,U9U:U@UEUHUIUNUPUUUWU[U^UiUjUtUXXXXXXXXdYhYjYnYoYsYIZJZsZtZ}Z~Z[[[[[[\\\\\\\\O]X]Y]`]d]m]w]x]{]|]]^^________aaaaaaaaaaaaaaab b bbbbb b!b)b-b3b4b:b;bAbBbLbMbXbdbibjbobpb|b}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcc cccc&c'c-c/c9c;cEcFcMcScWcXc^c_ciclcwcxc}c~cccccccccccccccccccccccccccd d dddd#d&d1d2d8d>dCdDdMdNdSdTdZd[d`dadedgdodpdwdxdddddddddddddddddddddddddddeeeeeee'e+e,e1e2e7e8e@eBeFeGeLeMeReSeaecegehemeneseteze{eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffffffff#f)f-f3f7fAfEfJfPfXfafbflfoftfxfffffffffffffffffffffffgg gg.g/g8gBgDgNgOgUgVgkkkkkkl l llllmmmmm#m$m.mEmFmKmLmNmOmSmoooooooopppppppppppppBqCqGqHqqqqqqqqqrrrr(r)r.rrrrrrrtttt u uuuuuv v)v*vwwwwxxxxxxyyzzF{G{&|'|/|1|m|n|n}o}z}{}}}}}}}}}}a~c~WXab9;Z[dfƆdžІцortu~Ր֐ސ]^fh9: ÖĖ̖Ζ WYZ\io{}șəϙԙ!+,12?@IJOPUV\]bgkrx͚̚ҚӚښۚ $*5<=BCHIPQXYdemnrsw|Ǜț̛͛ӛԛٛڛޛߛ%'+2:;FGRSY\efklrs{|œȜМٜڜ78FGPQkl#%OPYZuv <@AKLSV[\abnotu{|ãģʣ̣Уң9;uvLMZ\ܧݧ^_~fgpq]`xy !"ԳֳǺeg}~ܼ޼#,-47DLRTXZghmu{Ⱦ;ξھ۾%&,-3;EFLMRow}ǿѿؿݿ޿  &'-5?@EFJKVW\]dg>@HJ")+56>AJKTUXY^` &5;EKPQ\]fgrs{| &+,89>?EMWX]^bcnotu|}  !()-2;AIK FHv} '*34ab #%Y[LNVXY[`g)+HZ]_(MQbwz2?@HIR^~rt 9<QSikikLN&'#$0389ABKLWX  56JK`auw "#PQghuv $%=>GHZ[dfst}XY $%23<=JKTUbclmz{ "#,-:;DERS\bklyz  #$-.;<EFST]^kl`ajkxy*+46CDMN[\efoq~ #+-58EGOR_ailyzeffh    ! " + - : ; D E R S \ ] j k t u ~                           ! . / 8 9 F G P Q                         ) * 7 8 A B O R j k x y                           ! " + , 9 : C D Q R [ \ i j s t                         !+,9=EFNOUV^_hinosuuwwxxz{}~ &/7=auv8?@NPqs#%()' , *45OP[\\]XYDFMO\]rtOQXZWX24L M !!""" """@"B"I"K""""#####V$X$$$$$[%\%%%K&L&&&&&r't'|'~'((0)2)>)?)Q)T)\)^)))**Q*R*****L+M+, ,g,h,,,,,X-Y---. ...//,0.00000112233 4"4*4,4 5 56 666 7 77788/9099999;;;; < <<<T<U<<<n=o=I>J>>>?? ?@@@AABFBHBBBDD"D#DIDJD[D]DeDgDEEFFGGHHIIJIIIJJJJ5K6KKKLLLLLLMMuNvNO!O P PPPPPmQnQRRRRSS@TBTJTKTT^UUUVV:V;V{V|VVVYWZWWWXXXXiYjYHZJZWZXZrZtZ|Z~ZZZ[[ \\\\\\b]d]l]m];^<^^^____i`j`)a*aaaaaaxffg g!g-g/g7g8gggnhohiijjkkkkkkllGlHlllmm#m$mDmFmNmOmmmanbnnn o ooooo"p#pIpJpppppppAqBqqqqqrrrrlsmsBtCttttttttt u uuuv v(v*vvvwwIwJw|w}wwwxxxxcydyyyzzzzE{F{%|'|/|1|m|n|||5}6}}}}}`~b~~~VX`blm+,8;GHY[ceFG[\TUņdžφц\]oqsu}ԏՏCDԐ֐ސ\^fh"# –Ė̖Ζ WYҗӗmn-.ԙԛٛ 78EGOQpqkl"%NPXZ ;ң9;VW ۧݧ}efstegoq\`wy|}45  "NOӳճghdgwx|~ʻ˻]^ۼ޼Zgg=@HJ`2IKFHu '*24abY[KNVXX[fg )+GZ]_'MQbvzS\krs}$%HIst9<bcjkpq9= ,-46ABIKWX_amnuw !#+,OPFGOQ]^fhtY]*-48DGNR^ahlxzdffh     " * - 9   X \   uuwwxxz{}~&/abw3333333333333333333333333338AmMR b *YFO]k24H ""##X$l$$$%&t'~')) ,h,Y-..0=000"4,46 799;U<>,?@@>BHBBBDgDHHJJLL!O6OPPBTKTTTXX[[d]m]__aabbf!g/g8gkkklm$mFmOmn ooo#ppqqrr v*vww'|1|}}b~u~Xb[eUцq֐^h#ĖWYoҙԙ 8G% Vݧftgq`y"ճǺg˻^ܼ޼~Ve@J"`2Kv*4 NX[fx,1kk'$13U  -6BKXanw #,Q^hv $%0HQ[dfst} %3=KUcm{ #-;ERSz $.<FT^lky*+46DN\foq~+-58EGOR_ailx   ! " + - ; E S ] k u ~             ! / 9 G Q Z             * 7 8 A B O R y              " , : D R \ j t            !uuvwwxxyz{}~$&57CE_auwuuwwxxz{}~[|\0kw2CK| |x \H}\$۠%N) /HZ"zBLX,EeJe1NK6sPhNfqj R2&}?9s'n'zd{r"h TT^T`o(hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.:^`:5o(hH()^`o(. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.7 ^`o(hH.^`o(() pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.Tr^T`rB*o(phhH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.q ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. PP^P`hH.  L ^ `LhH. ^`hH. !!^!`hH. $L$^$`LhH.^`S*o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.:^`:5o(hH()^`o(. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. :^`:o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. 88^8`o(hHk ^`o(hH() : ^ `:5o(hH() @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.:^`:5o(hH() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.:^`:5o(hH()q^`q5o(hH.:^`:5o(hH() @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.:^`:5o(hH()^`o(. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.RN)e1NK/w,EeJj RhN?9s[|\'z+8'z+8'z,8x | ,8'z,8'z(,8'z4,8'z@,8'zL,8}\$'zX,8'zd,8'zp,8'z|,8'z,8'z,8'z,8'z,8'z,8'z,8'z,8'z,8'z,8'z,8'z-8'z -8'z-8}\$$-8'z0-8| <-8| H-8'zT-8'z`-8'zl-8| 'zx-8'z-8'z-8'z-8'z-8'z-8'z-8'z-8'z-8'z-8'z-8'z-8| .8| .8'z .8'z,.8'z8.8'zD.8'zP.8'z\.8'zh.8'zt.8'z.8| .8'z.8| .8'z.8| .8'z.8| .8'z.8zB'z.8'z'z.8}\$/8| /8RRRP\RRPTRRRRRRRRRRRRRRPTRRRRPpRPXPXRRR<RRRRRRRRRRRPXPXRRPTRRRRRRPXRPXRPXRPXRRRPX&        @B       ܤ^       8j                *        :6                 `d6}       `d6}       }${v"j      `d6}       /.vD      8A"          %(i]'$T+EZs# @(?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~     !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ Root Entry FPData E1Table WordDocumentSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq  FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q